Kesadaran Hukum di Masyarakat

6:49 AM Rakha Panji Giantama 0 Comments


PENDAHULUAN

 A.    Latar belakang

Kesadaran hukum adalah kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Kesadaran hukum mengandung sikap toleransi. Dapat disimpulkan bahwa kesdaran hukum merupakan cara pandang masyarakat terhadap hukum itu, apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan terhadap hukum, serta penghormatan terhadap hak-hak orang lain (tenggang rasa). Ini berarti bahwa dalam kesadaran hukum mengandung sikap toleransi.

Pada hakikatnya Kesadaran hukum dengan hukum itu mempunyai kaitan yang erat sekali. Kesadaran hukum merupakan faktor dalam penemuan hukum. Bahkan Krabbe menyatakan bahwa sumber segala hukum adalah kesadaran hukum. Dengan begitu maka yang disebut hukum hanyalah yang memenuhi kesadaran hukum kebanyakan orang, maka undang-undang yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum kebanyakan orang akan kehilangan kekuatan mengikat.

Berbagai pertanyaan yang ada dalam pikiran kita tentang kesadaran hukum. Oleh karena dengan adanya penyusunan makalah kami ini kita akan mengkaji dan mengetahui kesadaran hukum dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkanya.



PEMBAHASAN
  1. Pengertian Kesadaran Hukum
    Ide tentang kesadaran warga-warga masyrakat sebagai dasar sahnya hukum positif tertulis ditemukan dalam ajaran-ajaran tentang rechtsgeful atau rechtsbewustzjin yang intinya adalah bahwa tidak ada hukum yang mengikat warga-warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukumnya. Hal tersebut merupakan salah satu aspek dari kesadaran hukum, aspek lainnya adalah bahwa kesadaran hukum sering kali dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum dan efektivitas hukum.

    Masalah kesadaran hukum, termasuk pula didalam ruang lingkup persoalan hukum dan niali-nilai sosial. Apabila ditinjau dari teori-teori modern tentang hukum dan pendapat para ahli hukum tentang sifat mengikat dari hukum, timbul bermacam permasalahan. Salah satu persoalan yang timbul, adalah mengenai adanya suatu jurang pemisah antara asumsi-asumsi tentang dasar keabsahan hukum tertulis, serta kenyataan dari pada dipatuhinya hukum tersebut. Terdapat suatu pendapat yang menyatakan bahwa mengikatnya hukum terutama tergantung pada keyakinan seseorang. Hal inilah yang dinamakan teori rechtsbewustzijn.

    Kutchinsky mengemukakan suatu gambaran tentang keterkaitan antara aturan-aturan hukum dengan pola prilaku dalam kaitannya dengan fungsi hukum dalam masyrakat. Ajaran tradisional, pada umumnya bertitik tolak pada suatu anggapan bahwa hukum secara jelas merumuskan perilakuan-perilakuan yang dilarang dan atau yang diperbolehkan. Pun bahwa tersebut dengan sendirinya dipatuhi oleh sebagian besar warga masyarakat. Ajaran ini terkenal dengan co-variance theory, yang berasumsi bahwa ada kecocokan antara hukum dengan pola-pola perilakuan hukum (Berl Kutchinsky, 1973: 102). Ajaran lain menyatakan bahwa hukum efektif apabila didasarkan pada volkgeist atau rechtsbewustzjin. Suatu hal yang perlu dicatat bahwa ajaran atau teori tersebut mempermasalahkan kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara hukum dengan pola-pola perilakuan manusi didalam masyarakat baik secara individu maupun kolektif. Sebenarnya, kesadaran hukum tersebut banyak sekali menyangkut aspek-aspek kognitif dan persaan yang sering sekali dianggap sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antar hukum dengan pola-pola perikelakuan manusia dalam masyarakat.
    Didalam ilmu hukum, adakalanya dibedakan antara kesadaran hukum dengan perasaah hukum. perasaan hukum diartikan sebagai penilaian hukum yang timbuln secara serta merta dari masyakat dalam kaitannya dengan maslah keadilan. Kesadaran hukum lebih banyak merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut, yang telah dilakukan secara ilmiah. Jadi kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Dengan demikian yang ditekankan dalam hal ini adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan terhadap kejadian-kejadian yang konkret dalam masyrakat tentang fungsi apa yang hendaknya dijadikan oleh hukum dalam masyarakat. Berdasarkan pendapat tersebut diats kepada masalah dasar dari viliditas hukum yang berlaku, yang akhirnya dikembalikan pada nilai-nilai masyarakat.

    Sudikno Mertokusumo dalam buku Bunga Rampai Ilmu Hukum mengatakan :
    Kesadaran hukum adalah kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Kesadaran hukum mengandung sikap toleransi. Dapat disimpulkan bahwa kesdaran hukum merupakan cara pandang masyarakat terhadap hukum itu, apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan terhadap hukum, serta penghormatan terhadap hak-hak orang lain (tenggang rasa). Ini berarti bahwa dalam kesadaran hukum mengandung sikap toleransi.

  1. Hakikat Kesadaran Hukum
    Kesadaran hukum dengan hukum itu mempunyai kaitan yang erat sekali. Kesadaran hukum merupakan faktor dalam penemuan hukum. Bahkan Krabbe menyatakan bahwa sumber segala hukum adalah kesadaran hukum. Dengan begitu maka yang disebut hukum hanyalah yang memenuhi kesadaran hukum kebanyakan orang, maka undang-undang yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum kebanyakan orang akan kehilangan kekuatan mengikat.
    Dalam kenyataanya ada beberapa hal secara include perlu ditekankan dalam pengertian kesadaran hukum;

  1. Kesadaran tentang ‘apa itu hukum’ berarti kesadaran bahwa hukum itu merupakan perlindungan kepentingan manusia. Karena pada prinsipnya hukum merupakan kaedah yang fungsinya untuk melindungi kepentingan manusia. Pada hakekatnya kesadaran hukum masyarakat tidak lain merupakan pandangan-pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan-pandangan yang hidup di dalam masyarakat bukanlah semata-mata hanya merupakan produk pertimbangan-pertimbangan menurut akal saja, akan tetapi berkembang di bawah pengaruh beberapa faktor seperti agama, ekonomi poliitik dan sebagainya. Sebagai pandangan hidup didalam masyarakat maka tidak bersifat perorangan atau subjektif, akan tetapi merupakan resultante dari kesadaran hukum yang bersifat subjektif.

  2. Kesadaran tentang ‘kewajiban hukum kita terhadap orang lain’ berarti dalam melaksanakan hak akan hukum kita dibatasi oleh hak orang lain terhadap hukum itu. Dengan begitu dalam kesadaran hukum menganut sikap tenggang rasa/toleransi, yaitu seseorang harus menghormati dan memperhatikan kepentingan orang lain, dan terutama tidak merugikan orang lain.

  3. Tentang adanya atau terjadinya ‘tindak hukum’ berarti bahwa tentang kesadaran hukum itu baru dipersoalkan atau dibicarakan dalam media elektronik kalau terjadi pelanggaran hokum seperti : pembunuhan, pemerkosaan, terorisme,KKN dan lain sebagainya.

    Hukum baru dipersoalkan apabila justru hukum tidak terjadi, apabila hukum tidak ada (onrecht) atau kebatilan. Kalau segala sesuatu berlangsung dengan tertib maka tidak akan ada orang mempersoalkan tentang hukum. Baru kalau terjadi pelanggaran, sengketa, bentrokan atau “conflict of human interest”, maka dipersoalkan apa hukumnya, siapa yang berhak, siapa yang benar dan sebagainya. Dengan demikian pula kiranya dengan kesadaran hukum.
    Dengan demikian jelas bahwa kesadaran hukum pada hakekatnya bukanlah kesadaran akan hukum, tetapi terutama adalah kesadaran akan adanya atau terjadinya “tidak hukum” atau “onrecht” Memang kenyataannya ialah bahwa tentang kesadaran hukum itu baru dipersoalkan atau ramai dibicarakan dan dihebohkan didalam media massa kalau kesadaran hukum itu merosot atau tidak ada, kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum, seperti: pemalsuan ijazah, pembunuhan, korupsi, pungli, penodongan dan sebagainya.
  1. Kondisi Kesadaran Hukum Masyarakat
    Kondisi suatu masyarakat terhadap kesadaran hukum dapat kita kemukakan dalam beberapa parameter, antara lain: ditinjau dari segi bentuk pelanggaran, segi pelaksanaan hukum, segi jurnalistik, dan dari segi hukum.

  1. Tinjauan bentuk pelanggaran
    Bentuk-bentuk pelanggaran yang lagi marak belakangan ini meliputi tindak kriminalitas, pelanggaran lalu lintas oleh para pengguna motor, pelanggaran HAM, tindak anarkis dan terorisme, KKN dan penyalahdunaan hak dan wewenang, pemerkosaan dan lain sebagainya.

  2. Tinjauan Pelaksanaan Hukum
    Pelaksanaan hukum sekarang ini dapat dikatakan tidak ada ketegasan sikap terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum tersebut. Indicator yang dapat dijadikan parameter adalah banyaknya kasus yang tertunda dan bahkan tidak surut, laporan-laporan dari masyarakat tentang terjadinya pelanggaran kurang ditanggapi.
Bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelaksanaan hukum hanya berpihak pada mereka yang secara financial mampu memberikan nilai lebih dan jaminan. Terbukti sekarang dengan adanya auditisasi pada setiap departemen dan menjaring setiap pejabat terbukti korupsi.

  1. Tinjauan Jurnalistik
    Peristiwa-peristiwa pelanggaran maupun pelaksanaan hukum hampir setiap hari dapat dibaca di media cetak dan elektronik, ataupun diakses melalui internet. Memang harus kita akui bahwa jurnalistik terkadang mengusung sensasi dalam pemberitaan, karena sensasi menarik perhatian pembaca dan berita tentang pelanggaran hokum dan peradilan selalu menarik perhatian.
  2. Tinjauan Hukum
    Ditinjau dari segi hukum, maka dengan makin banyak pemberitaan tentang pelanggaran hukum, kejahatan, dan kebathilan berarti kesadaran akan banyak terjadinya “onrecht”. Hal ini juga memberikan implikasi makin berkurangnya toleransi dalam masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat sekarang ini menurun, yang mau tidak mau mengakibatkan merosotnya kewibawaan masyarakat juga.
    Menurut Sudikno Mertokusumo, kesadaran hukum yang rendah cenderung pada pelanggaran hukum, sedangkan makin tinggi  kesadaran hukum seseorang makin tinggi ketaatan hukumnya. Mengingat bahwa hukum adalah perlindungan terhadap kepentingan manusia, maka menurunnya kesadaran hukum masyarakat disebabkan karena orang tidak melihat atau menyadari bahwa hukum melindungi kepentingannya, tidak adanya atau kurangnya pengawasan pada petugas penegak hukum, sistem pendidikan yang kurang menaruh perhatiannya dalam menanamkan pengertian tentang kesadaran hukum. Soerjono Soekanto, menambahkan bahwa menurunya kesadaran hukum masyarakat disebabkan juga karena para pejabat kurang menyadari akan kewajibannya untuk memelihara hukum dan kurangnya pengertian akan tujuan serta fungsi pembangunan.

  1. Faktor yang Menyebabkan Masyarakat Mematuhi Hukum
    Adapun faktor-faktor yang dapat menyebabkan masyarakat mematuhi kesadaran hukum antara lain sebagai berikut :
  1. Compliance, sebagaimana disebut diatas, diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman atatu sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum.kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya, kepatuhan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.

  2. Identification, terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggaotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut sehingga kepatuhanpun tergantung pada buruk baiknya interaksi tadi.

  3. Internalization, pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum dikarekan secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah-kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan, atau oleh AZkarena dia mengubah nilai-nilai yang semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu komformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik.  Titik sentral dari kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang tadi terhadap tujuan dari kaidah-kaidah bersangkitan, terlepas dari pengaruh atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasanya.

  1. Peranan Kesadaran Hukum dalam Pembentukan Hukum
  1. Pembangunan diberbagai sektor yang sedang dilakukan diindonesia mengakibatkan berbagai konsekuensi salah satu diantaranya adalah dibidang hukum. Berkaitan dengan itu peranan hukum dalam pembangunan dimaksudkan agar pembangunan tersebut berlangsung secara tertib dan teratur, sehingga tujuan pembangunan tersebut dapat dicapai sesuai dengan yang telah ditetapkan.
    Berbicara mengenai fungsi hukum dalam pembangunan. Hal ini berarti hukum, disatu segi, harus mampu menciptakan pola prilaku masyarakat sehingga mampu mendukung keberhasilan pembangunann yang sedang dilaksanakan, dismaping itu pembentukan hukum harus pula memperhatkan kesadaran hukum masyarakat agar hukum yang dibentuk dapat berlaku efektif.
    Diindonesia masalah kesadaran hukum mendapat tempat yang sangat penting didalam politik hukum nasional. Hal ini dapat diketahui dapat diketahui sebagaiman tercermin dalam ketetapan MPR No. IV /MPR /1973 tentang Garis Garis Besar Haluan Negara yang menyatakan:
  2. Pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan menampung kebutuhan-kebutuan huku sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang berkembang kearah modernesasi menurut tinfkat kemajuan pembangunan pembangunan disegala bidang sehinga tercapai ketertiban dan kepastian hukum sebagai prasaranan yang harus ditujukan kearah penigkatan pembinaan kesatuan bangsa sekaligus berfungsi sebagai sarana penunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh, dilakukan dengan :

  1. peningkatan dan peyempurnaan hukum nasional, dengan antara lain dena mengadakan pembaharuan, kodifikasi serta unifikasi hukum dibidang bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat.
  2. menertibkan fungsi lembaga lembaga hukum menurut proporsinya masing masing.
  3. peningkatan kemampuan dalam kewibawaan penegak penegak hukum.

  1. Memupuk kesadaran hukum dalam masyarakat dan membina sikap para penguasa dan para pejabat pemerintahan kearah penegak hukum. Keadilan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dan ketertiban serta kepastian hukum sesuai UUD 1945

    Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan pembentukan hukum harus memperlihatkan kesadaran hukum masyarakat, disamping itu tidak tertutup kenungkinan bahwa hukum menciptakan pola pola baru dalam masyarakat sehinga pada akhirnya menciptakan kesadaran hukum baru sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan.

  1. Cara-cara Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat
    Kita harus menyadari bahwa setelah mengetahui kesadaran hukum masyarakat dewasa ini, yang menjadi tujuan kita hakikatnya bukanlah semata-mata sekedar meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, tetapi juga membina kesadaran hukum masyarakat. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu dalam bentuk tindakan (action) dan pendidikan (education). Berikut penjelasannya :

  1. Tindakan (action)
    Tindakan penyadaran hukum pada masyarakat dapat dilakukan berupa tindakan drastik, yaitu dengan memperberat ancaman hukuman atau dengan lebih mangetatkan pengawasan ketaatan warga negara terhadap undang-undang. Cara ini bersifat isidentil dan kejutan dan bukan merupakan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat
  2. Pendidikan (education)
    Pendidikan dapat dilakukan baik secara formal maupun nonformal. Hal yang perlu diperhatikan dan ditanamkan dalam pendidikan formal/nonformal adalah pada pokoknya tentang bagaimana menjadi warganegara yang baik, tentang apa hak serta kewajiban seorang warga negara.
    Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan. Dan nilai-nilai kebudayaan dapat dicapai dengan pendidikan. Oleh karena itu setelah mengetahui kemungkinan sebab-sebab merosotnya kesadaran hukum masyarakat usaha pembinaan yang  efektif dan efesien ialah dengan pendidikan.

  1. Pendidikan formal
    Pendidikan sekolah merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan kesadaran hukum di sekolah harus dilakukan dari tingkat rendah/ TK sampai jenjang pendidikan tinggi ( perguruan tinggi ).

a.1   Tingkat TK

Di Taman Kanak-kanak sudah tentu tidak mungkin ditanamkan pengertian-pengertian abstrak tentang hukum atau disuruh menghafalkan undang-undang. Yang harus ditanamkan kepada murid Taman Kanak-kanak ialah bagaimana berbuat baik terhadap teman sekelas atau orang lain, bagaimana mentaati peraturan-peraturan yang dibuat oleh sekolah. Yang penting dalam pendidikan di Taman Kanak-kanak ialah menanamkan pada anak-anak pengertian bahwa setiap orang harus berbuat baik dan bahwa larangan-larangan tidak boleh dilanggar dan si pelanggar pasti menerima akibatnya

b.2  Tingkat SD, SMP, dan SMA

Pada tingkat ini perlu ditanamkan lebih intensif lagi: hak dan kewajiban warga negara Indonesia, susunan negara kita, Pancasila dan Undang-undang Dasar, pasal-pasal yang penting dari KUHP, bagaimana cara memperoleh perlindungan hukum. Perlu diadakan peraturan-peraturan sekolah. Setiap pelanggar harus ditindak. Untuk itu dan juga untuk menanamkan ”sense of justice” pada murid-murid perlu dibentuk suatu ”dewan murid” dengan pengawasan guru yang akan mengadili pelanggar-pelanggar terhadap peraturan sekolah. Di samping buku pelajaran yang berhubungan dengan kesadaran hukum perlu diterbitkan juga buku-buku bacaan yang berisi cerita-cerita yang heroik

Secara periodik perlu diadakan kampanye dalam bentuk pekan (pekan kesadaran hukum, pekan lalu lintas dan sebagainya) yang diisi dengan perlombaan-perlombaan (lomba mengarang, lomba membuat motto yang ada hubungannya dengan kesadaran hukum), pemilihan warga negara teladan terutama dihubungkan dengan ketaatan mematuhi peraturan-peraturan.

c.2 Tingkat Perguruan Tinggi

Perguruan Tinggi, khususnya Fakultas Hukum mempunyi peranan penting dalam hal meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, karena di dalanya menghasilkan orang-orang yang memiliki pendidikan hukum yang tinggi.



  1. Pendidikan Non Formal
    Pendidikan non formal ditujukan kepada masyarakat luas meliputi segala lapisan dalam masyarakat. Pedidikan non formal dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain : penyuluhan hukum, kampanye,dan pameran. Berikut penjelasannya :

b.1  Penyuluhan Hukum

Penyuluhan hukum adakah kegiatan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat berupa penyampaian dan penjelasan peraturan hukum kepada masyarakat dalam suasana informal agar setiap masyarakat mengetahui dan memahami apa yang menjadi hak, kewajiban dan wewenangnya, sehingga tercipta sikap dan prilaku berdasarkan hukum, yakni disamping mengetahui, memahami, menghayati sekaligus mematuhi /mentaatinya.

Penyuluhan hukum dapat dilakukan melalui dua cara : pertama, penyuluhan hukum langsung yaitu kegiatan penyuluhan hukum berhadapan dengan masyarakat yang disuluh, dapat berdialog dan bersambung rasa misalnya : ceramah, diskusi, temu, simulasi dan sebagainya. Kedua, penyuluhan hukum tidak langsung yaitu kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan tidak berhadapan dengan masyarakat yang disuluh, melainkan melalui media/perantara,seperti : radio, televisi, video, majalah, surat kabar, film,dan lain sebagainya.

Penyuluhan hukum yang tidak langdung dalam bentuk bahan bacaan, terutama ceritera bergambar atau strip yang bersifat heroik akan sangat membantu dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Buku pengangan yang berisi tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia, susunan negara kita, Pancasila dan \Undang-undang Dasar, pasa-pasal yang penting dalam KUHP, bagaimana caranya memperoleh perlindungan hukum perlu diterbitkan.

Penyuluhan hukum bertujuan untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat, sehingga setiap anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga Negara, dalam rangka tegaknya hukum, keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, dan terbentuknya perilaku warga negara yang taat pada hukum.

b.2   Kampanye

Kampanye peningkatan kesadaran hukum masyarakat dilakukan secara ajeg yang diisi dengan kegiatan-kegiatan yang disusun dan direncanakan,seperti : ceramah, berbagai macam perlombaan, pemilihan warga negara teladan dan lain sebagainya.

b.3   Pameran

Suatu pameran mempunyai fungsi yang informatif edukatif. Maka tidak dapat disangkal peranannya yang positif dalam meningkatkan dan membina kesadaran hukum masyarakat. Dalam pameran hendaknya disediakan buku vademecum, brochure serta leaflets di samping diperlihatkan film, slide,VCD dan sebagainya yang merupakan visualisasi kesadaran hukum yang akan memiliki daya tarik masyarakat yang besar. Dan pada akhirnya dalam upaya mensukseskan peningkatan kesadaran hukum masyarakat masih diperlukan partisipasi dari para pejabat dan pemimpin-pemimpin.



PENUTUP

   Kesimpulan

Bahwa kesdaran hukum merupakan cara pandang masyarakat terhadap hukum itu, apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan terhadap hukum, serta penghormatan terhadap hak-hak orang lain (tenggang rasa). Ini berarti bahwa dalam kesadaran hukum mengandung sikap toleransi.Pada hakikatnya kesadaran hukum  bukanlah kesadaran akan hukum, tetapi terutama adalah kesadaran akan adanya atau terjadinya “tidak hukum” atau “onrecht”. Terdapat empat indikator kesadaran hukum, yang masing-masing merupakan suatu tahapan berikutnya, yaitu : Pengetahuan hukum, Pemahaman hukum, Sikap hukum, Pola prilaku hukum (soerjono soekanto, 1982: 140). Kondisi suatu masyarakat terhadap kesadaran hukum dapat kita kemukakan Dalam beberapa parameter, antara lain: ditinjau dari segi bentuk pelanggaran, segi pelaksanaan hukum, segi jurnalistik, dan dari segi hukum. Terdapat faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum yaitu compliance, identification, internalization. Peranan hukum dalam pembangunan dimaksudkan agar pembangunan tersebut berlangsung secara tertib dan teratur, sehingga tujuan pembangunan tersebut dapat dicapai sesuai dengan yang telah ditetapkan. Adapun cara untuk meningkatkan kesadarran hukum yaitu dapat berupa tindakan, dan pendidikan. Tindakan berarti dengan memperberat ancaman hukuman atau dengan lebih mangetatkan pengawasan ketaatan warga negara terhadap undang-undang sehingga diupayakan semua masyarakat patuh. Kemudian pendidikan berarti berarti mengajarkan bahwa setiap manusia diupayakan memiliki kesadaran hukum tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik , baik di laksanakan dipendidikan formal ataupun nonformal.

   



DAFTAR PUSTAKA



3.    Salman, Otje dan Anthon F.Susanto.2008.Beberapa Aspek sosiologi Hukum.Bandung.PT Alumni.

4.      Ali, Zainudin.2009.Sosiologi Hukum,Jakarta: sinar grafika.

5.      soerjono soekanto, 1982: 140

0 comments:

Perkampungan Adat

10:42 PM Rakha Panji Giantama 0 Comments

Perkampungan Adat terletak di Jorong Koto Padang Ranah dan Tanah Bato Nagari Sijunjung Kabupaten Sijunjung yang merupakan sebuah kawasan eksotis, Kawasan Perkampungan Adat ini mempunyai banyak keunikan dan keunggulan dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Sumatera Barat.

Rumah Gadang di Perkampungan adat ini  berjumlah 76 buah disamping sebagai tempat hunian juga berfungsi sebagai tempat Prosesi Adat Budaya Masyarakat Nagari Sijunjung.
















Padang Ranah dan Tanah Bato adalah sebuah kawasan yang menjadi refleksi kehidupan masyarakat Nagari Sijunjung dalam bidang Sosial Kemasyarakatan, Ekonomi, Seni dan Budaya diwujudkan kedalam bentuk Aktivitas-aktivitas rutin seperti : Batagak Gala, Nikah Kawin, Basiriah Tando, Mambantai Adat, Batobo Kongsi, Marancah, Bakaua Adat. Semua prosesi tersebut dilaksanakan di Perkampungan adat nagari Sijunjung.



Bertitik tolak dari keunggulan dan keunikan tersebut, kawasan Perkampungan Adat Nagari Sijunjung Koto Padang Ranah dan Tanah Bato Pada Tahun 2014 ini diusulkan menjadi Warisan Dunia ke UNESCO, Mari kita berdoa bersama semoga hal ini segera terwujud.

0 comments:

Harato

1:09 AM Rakha Panji Giantama 0 Comments


Sinopsis :
Orangtua adalah tempat berpegang hidup dan mencurahkan segala suka dan duka. Namun,hal itu tidak dirasakan lagi oleh Upik(Fadhilla), Uda(Hanif) dan Nur(Engla). Ketiga kakak-beradik itu telah ditinggalkan kedua orangtua mereka untuk selama-lamanya. Tak ada lagi tempat bergantung, tak ada lagi tempat berlindung
Mereka tak semata-semata hidup sebagai yatim piatu. Saudara laki-laki dari ibu(Mamak) akan merawat mereka. Ternyata ada harta yang akan dibagikan oleh Mamak. Harta tersebut jatuh kepada Upik,Uda,dan Nur sebagai ahli waris. Harta dibagikan sesuai dengan aturan adat Minangkabau,dimana perempuan mendapatkan harta lebih banyak daripada laki-laki. Pembagian harta tersebut menimbulkan konflik diantara mereka. Bagaimanakah penyelesaian dari konflik ketiga kakak-beradik ini?

Nah, ini film fiksi kedua ku. Disini aku menjabat sebagai DOP atau yang sering disebut kameramen/penata gambar. Film ini juga cukup berhasil di festival-festival film , diantaranya Juara 1 Festival Film Dieng 2014 , Penulis Scrip / Cerita Asli Terbaik Festival Film Indie Jogja 2014, Penata Suara Terbaik Festival Film Indie Jogja 2014, Juara 2 Festival Film INSOMNIA 2015, Penata Artistik Terbaik INSOMNIA 2015, FilmTerbaik Fiksi Pelajar Malang Film Festival 2015.

0 comments:

Apresiasi Film Indonesia (AFI) 2014

1:02 AM Rakha Panji Giantama 0 Comments



Apresiasi Film Indonesia (AFI) adalah kegiatan tahunan Direktorat Pembinaan Kesenian dan Perfilman, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia dalam bentuk pemberian penghargaan kepada insan film Indonesia yang memiliki komitmen dalam berkarya dengan memproduksi film-film berbasis nilai budaya, kearifan lokal, dan pembangunan karakter bangsa.Apresiasi Film Indonesia (AFI) bukan ajang kompetisi yang semata-mata berfokus pada pencapaian estetika dan teknis sebuah karya film, melainkan juga mempertimbangkan seberapa kuat kualitas gagasan dan kontennya merepresentasikan kandungan nilai budaya, kearifan lokal, dan pembangunan karakter bangsa.
Film merupakan produk budaya yang efektif untuk menyampaikan pesan yang berkaitan dengan nilai budaya, kearifan lokal, dan pembangunan karakter bangsa. Karena itu pemerintah secara konsisten perlu mendorong insan/komunitas kreatif untuk terus menghasilkan produk budaya yang sesuai dengan tatanan nilai bangsa Indonesia. Pada sisi lain, edukasi terhadap masyarakat untuk semakin mencintai film Indonesia yang berkualitas juga harus menjadi perhatian.
Selama 2013-2014 cukup banyak film Indonesia yang disukai masyarakat dan menjadi salah satu tontonan yang menjadi pilihan utama. Hal ini menunjukan bahwa film kita mulai mampu menunjukkan gagasan yang menarik sehingga diakui keberadaannya. Dukungan kemajuan teknologi di bidang perfilman, perlengkapan produksi dan pasca produksi, serta keterampilan para insan film merupakan potensi yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, dengan mengoptimalkan kreativitas dan inovasi, perfilman Indonesia akan dapat diperhitungkan di dalam maupun di luar negeri.
Film Indonesia dengan tema nilai budaya, kearifan lokal, dan pembangunan karakter bangsa adalah tema yang perlu dikembangkan. Selain untuk konsumsi lokal, juga diharapkan kiprahnya di dunia internasional. Untuk mengapresiasi film-film Indonesia yang bertemakan nilai budaya, kearifan lokal, dan pembangunan karakter bangsa itulah pemerintah memberikan penghargaan kepada insan film yang telah menerapkan kaidah etis, moral, estetika, dan artistik karya film yang menunjukan keluhuran budaya Indonesia di mata dunia.
Dari berbagai karya keratif yang ada, tahun ini, para juri AFI telah menetapkan 17 penghargaan yang akan meperebutkan Piala Dewantara bagi para insan film dan lembaga yang menghadirkan karya kreatif pengusung nilai-nilai budaya dan mendorong pekembangan perfilman nasional. 
Berikut ini merupakan daftar 17 kategori yang telah ditetapkan oleh Dewan Juri Apresiasi Film Indonesia 2014:
A. Penghargaan Utama

 1. Apresiasi Film Cerita Panjang Bioskop
a. Cahaya dari Timur: Beta Maluku
b. Selamat Pagi, Malam
c. Sebelum Pagi Terulang Kembali
d. Sokola Rimba
2. Apresiasi Cerita Film Cerita Panjang Nonbioskop
a. Rocket Rain
b. Something in the Way
3. Apresiasi Film Pendek
a. Maryam
b. Gula-Gula Usia
c. A Lady Caddy Who Never Saw a Hole in One
d. Sepatu Baru

 4. Apresiasi Film Dokumenter
a. Akar
b. Di Balik Frekuensi
c. Digdaya Ing Bebaya
d. Marah di Bumi Lambu
5. Apresiasi Film Animasi
a. Asiaraya
b. Kitik
c. Love Paper
d. Pret
6. Apresiasi Film Anak
a. Sepatu Dahlan
b. Seputih Cinta Melati
B. Penghargaan Khusus
7. Apresiasi Sutradara Perdana
a. Anggun Priambodo - Rocket Rain
b. Chairun Nissa - Inerie
c. Emil Heradi - Sagarmatha
d. Herman Kumala Panca - Tak Sempurna
8. Apresiasi Poster Film
a. 23:59 - Visualika Underdog Kick Ass, PT Bumi Prasidhi Bi-Epsi
b. Kesurupan Setan - Ganesa Perkasa Film
c. Sebelum Pagi Terulang Kembali - Cangkir Kopi, Transparency International Indonesia
d. Sagarmatha - Sinema Kelana, Cangkir Kopi, Add Word Production
e. Toil
9. Apresiasi Film Independen Pelajar
a. Cinto Tabateh Adaik
b. Indie Bung!!
c. Penderas dan Pengidep
10. Apresiasi Film Independen Mahasiswa
a. Iris
b. Joshua
c. Lembar Jawaban Kita
d. Sepatu Baru
11. Apresiasi Komunitas
a. Forum Lenteng (Jakarta)
b. Komunitas Godong Gedang (Banjarnegara)
c. Komunitas Sarueh (Padang Panjang)
d. Komunitas Sangkanparan (Cilacap)
e. Komunitas Tikar Pandan (Aceh)
12. Apresiasi Festival Film
a. Festival Film Pelajar Jogya
b. Festival Film Purbalingga
c. Festival Film Solo
d. Jogja-Netpac Asian Film Festival
e. Festival Film Dokumenter
13. Apresiasi Pendidikan Film
a. In-Docs
b. Kampung Halaman
c. SMPN 4 Satu Atap Karang Moncol
d. Serunya Screenwriting
14. Apresiasi Media Cetak
a. Majalah Kinescope
b. Majalah Tempo
c. Majalah Rolling Stone
15. Apresiasi Noncetak
a. Cinema Poetica
b. Jurnal Footage
c. Moviegoers
d. Muvila
C. Penghargaan Inspiratif

 16. Apresiasi Adi-Karya
17. Apresiasi Adi-Insani
Malam penganugerahan AFI 2014 juga akan menjadi malam persembahan khusus "Tribute to Idris Sardi". Hal ini merupakan sebuah apresiasi terhadap seniman, tokoh budaya, dan musik yang telah melahirkan karya-karya unggul dan melalui karya-karya musiknya telah mewarnai serta melahirkan film-film yang berkualitas. Karena itu, malam penganugerahan AFI 2014 mengusung tema "Film dan Musik".

Puncak kegiatan AFI 2014 juga akan dimeriahkan oleh artis-artis ternama. Happy Salma dan Raline Shah didaulat menjadi host pada malam puncak AFI 2014.

0 comments:

Subscribe to: Posts (Atom)